Selamat pagi Mesuji!
Beberapa waktu lalu, timeline Facebook saya banjir dengan luapan emosi Netizen terkait keputusan Menteri Pendidikan kita terkait biaya sekolah (well, saya tidak tahu pilihan kata yang tepat selain biaya). Respon pertama saya saat itu, "Eh..beneran nih!!" semacam tak percaya dan setengah bahagia. Secara, selama awal November sampai Januari ini, kami selalu dicekoki dengan gerakan SABER PUNGLI yang mana, konon katanya, infaq saja bisa bikin masalah buat sekolah.
Disaat hampir sebagian besar masyarakat menganggap ini kemunduran kebijakan yang bisa jadi tidak pro rakyat, ada beberapa hal di pikiran saya yang cukup ngganjel terkait sekolah gratis (denotatif).
1. Sebagai pendidik yang ditugaskan di daerah
"dalam", kebijakan sekolah gratis ini seperti buah simalakama.
Dilaksanakan payah, tidak dilaksanakan susah. Disatu sisi kami paham, banyak
anak didik kami yang berasal dari keluarga pra sejahtera, dan berat bagi mereka
untuk menyisihkan biaya untuk sekolah. Disisi yang lain, ruang gerak kami
menjadi sangat terbatas dan tuntutan kreatifitas kami lebih karena kereaktif.
2. Sekolah, bagaimanapun caranya dana BOS itu
kami hemat-irit-efisienkan penggunaannya, tetap tidak menutup operasional
sekolah. Mengapa??????
Duhai orangtua, duhai saudara yang juga punya anak usia SMA...
Untuk pergi ke ibukota propinsi saja, kami harus mengeluarkan dana
tak kurang dari 3 juta. Bayangkan ketika nominal itu, dikalikan 6-7 kali dalam
setahun. Berapa?
Sedangkan jelas, salah satu cara kami memberi pengalaman belajar
pada anak adalah dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai ajang
perlombaan. Seperti yang kalian bilang, sekolah pun harus bisa menjual dirinya
(lewat prestasi anak didiknya).
Belum lagi ancaman alat lab hilang, siapa yang disuruh mengganti?
3. Dulu ketika saya di SMA, mau hujan atau
tidak, ruang kelas tetap bersih, toilet banyak dan layak. Karena dijaga dan
dirawat dengan baik. Itupun karena tiap bulan ada SPP yang jumlahnya di tahun
2005-2007 an sekitar Rp 70.000. Bagaimana sekarang disini? WC guru tanpa pintu,
Kaca kelas pecah karena dilempar batu. Biaya penggantian dan maintenance ini,
tidak sepenuhnya bisa dicover oleh anggaran yang diluncurkan pemerintah.
Bagi saya pribadi, kebijakan sekolah gratis memang memiliki tujuan
yang baik. Agar angka putus sekolah menurun, angka buta huruf menghilang.
Apalagi, karena pendidikan dijamin kelangsungannya oleh pemerintah. Dan hak
dasar anak atas pendidikan dipenuhi salah satunya dari program tersebut. BOS
membantu? Sangat! Itulah yang jadi sumber kekuatan kami dalam menyelenggarakan
KBM di sekolah selama 6 tahun ini. Namun lagi-lagi, diawal sudah saya tekankan,
sekolah gratis ini ternyata melenakan.
Daya juang orangtua untuk mencukupi kebutuhan pendidikan
anak-anaknya hanya sebatas tampilan luar. Banyak sekali saat olahraga Jumat,
anak-anak memakai sepatu NIKE, ADIDAS, AIRWALK walaupun KW. Super. Yang harganya
pasti diatas 100 ribu.
Daya juang anak untuk sekolah rendah. Mereka tidak melihat “gratis”
tersebut sebagai sebuah lecutan, tapi dengan seenaknya menyepelekan lembaga
sekolah.
Jadi, masih sajakah
complain dengan sekolah berbayar? Berkacalah pada kami yang terengah engah di
daerah. Toh, kalau dibaca baik baik, dalam Permen tersebut pun, ada 3 jenis
pembiayaan. Yang tentu saja, tidak mengikat, apalagi bagi siswa pra sejahtera. Tidak
mungkin seorang pendidik, kepala sekolah, komite tega menarik pungutan ke anak didiknya yang selalu puasa Daud
karena harga karet hanya di kisaran 4-5000 perkilo.
Tulisan ini, bagi saya,
masih sangat impulsif. Sebagai seorang yang bersumbu pendek, saya terpancing
untuk bersuara. Padahal, saya tahu atas nama “mutu” banyak orangtua yang rela
bayar mahal agar anaknya bisa bersekolah di sekolah unggulan, di bimbel dengan
program silver, gold, platinum. Jadi sekarang, saat pungutan sekolah yang
jumlahnya tak seberapa ini diributkan.
Sehatkah?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar